suaraintelijen.com.Jakarta,Setelah sekian lama terjadi perpecahan, dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya berakhir. Kedua pihak yang berselisih, yakni kubu Voke Lontaan dan Vanny Loupatty, sepakat untuk berdamai serta mencabut seluruh laporan polisi yang sempat dilayangkan ke Polda Sulut.
Kesepakatan perdamaian ini dicapai dalam rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (20/10/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang terdiri dari Ketua Mirza Zulhadi, Wakil Ketua Atal S. Depari, serta anggota Hilman Hidayat dan Kadirah.
Dalam rapat itu, kedua pimpinan kubu menyatakan komitmennya untuk menuntaskan konflik dan menjaga keutuhan organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
“Besok saya akan ke Polda Sulut untuk mencabut laporan saya, sebagai tanda keseriusan saya dalam menjaga persatuan PWI,” ujar Vanny Loupatty.
Hal senada juga diungkapkan Voke Lontaan, yang menyatakan kesiapannya melakukan langkah yang sama demi mengakhiri polemik dan kembali bersatu membangun PWI Sulut.
Tim penyelesaian menyambut baik keputusan damai tersebut. Dalam rapat juga ditegaskan bahwa sesuai hasil rekomendasi Kongres PWI 2025 di Cikarang, kepengurusan PWI Sulut yang sah berada di bawah pimpinan Voke Lontaan.
“Namun pengurus yang sah wajib mengakomodir teman-teman lainnya untuk bersatu kembali. Silakan Bang Vanny dan Bang Voke bekerja sama membesarkan PWI Sulut,” pesan Kadirah, anggota tim penyelesaian.
Sesuai hasil rapat, pengurus sah diberikan waktu satu minggu untuk menggelar rapat pleno dan mengakomodasi anggota dari pihak Vanny agar dapat kembali bergabung. Hasil rapat tersebut nantinya akan dilaporkan langsung ke PWI Pusat.
Langkah damai ini diharapkan menjadi awal baru bagi PWI Sulut untuk memperkuat solidaritas dan profesionalisme wartawan di daerah. Penyelesaian dualisme juga akan dilanjutkan hingga tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dengan semangat persatuan dan kekeluargaan.
Tim Penyelesaian Dualisme PWI dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir sebagai tindak lanjut amanat Kongres PWI 2025. Tim ini bertugas menuntaskan berbagai persoalan dualisme organisasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Dengan selesainya dualisme di Sulut, PWI Pusat berharap hal ini dapat menjadi contoh rekonsiliasi yang elegan dan bermartabat bagi daerah lain.
“Kami berharap langkah ini menjadi teladan bagi daerah lain untuk menempuh jalan dialog, musyawarah, dan mufakat demi menjaga marwah organisasi serta kehormatan profesi wartawan,” pungkas Tim Penyelesaian.
Red
