suaraintelijen.com.Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah Bangka Belitung (Babel). Dalam arahannya, Prabowo memerintahkan TNI untuk melakukan latihan militer dengan kapal perang sekaligus memblokir akses keluar masuk ke kedua pulau tersebut sebagai langkah pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang ilegal.
Prabowo menyampaikan hal itu saat berbicara dalam Forbes Global CEO Conference 2025, Sabtu (18/10/2025). Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal beroperasi di wilayah Bangka Belitung, yang menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional akibat praktik ilegal dan penyelundupan.
“Saya katakan ini harus dihentikan,” tegas Prabowo.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menggelar operasi besar-besaran di wilayah perairan Babel melalui latihan militer gabungan melibatkan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, dan drone.
“Kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya,” ujarnya.
Dalam operasi tersebut, aparat berhasil menyita sebuah kapal sampan yang membawa peti-peti berisi batangan timah dan logam tanah jarang. Prabowo mengklaim, dari operasi ini negara berhasil diselamatkan dari potensi kerugian hingga miliaran dolar. Ia optimistis tahun depan produksi timah Indonesia dapat kembali ke posisi semula, bahkan meningkat tiga hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya.
Selain penambangan ilegal, Prabowo juga menyoroti persoalan kebun sawit ilegal yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, terdapat sekitar 5 juta hektare lahan sawit yang melanggar hukum.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan BPKP untuk melakukan investigasi. Jika ada pelanggaran hukum, cabut konsesinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, hingga kini pemerintah telah berhasil memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal. Meski demikian, masih terdapat dua perusahaan besar yang belum dieksekusi meski telah ada putusan Mahkamah Agung.
“Saya bilang, laksanakan. Eksekusi. Kalau ada hambatan, TNI akan mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara untuk masuk ke lokasi dan lakukan penyitaan. Seratus ribu hektare kita ambil alih dan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintahannya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara menyeluruh serta memulihkan aset-aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal.
Red
