suaraintelijen.com.Jaksel,Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis memperkuat sinergi antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit menegaskan komitmen Polri untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan karhutla secara terpadu bersama seluruh instansi terkait.
“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sigit.
Kapolri menjelaskan, meski Indonesia telah memasuki musim hujan pada periode September hingga November 2025, potensi kebakaran masih perlu diwaspadai. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, kondisi panas ekstrem masih melanda sejumlah daerah seperti Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, dan Sentani.
Berdasarkan hasil monitoring, dari Januari hingga 22 Oktober 2025 tercatat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Jumlah tersebut menurun sekitar 24,8 persen atau 833 titik dibanding periode yang sama pada 2024. Wilayah dengan titik hotspot terbanyak berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, cuaca kering, dan angin kencang yang mempercepat penyebaran api, terutama di wilayah bergambut,” ungkap Sigit.
Untuk menekan angka kebakaran, Polri bersama Kementerian Kehutanan dan lembaga terkait telah melakukan berbagai langkah mitigasi. Sepanjang 2025, Polri mencatat 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli, serta telah membangun 4.032 embung atau kanal dan 1.457 menara pantau di wilayah rawan karhutla.
Selain memperkuat kesiapsiagaan personel, Polri juga mengembangkan early warning system dengan memanfaatkan teknologi Geospatial Analytic Center (GAC). Sistem ini terintegrasi dengan sejumlah aplikasi milik instansi lain, seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK), guna mendeteksi potensi kebakaran secara dini.
“Kami menerapkan sistem deteksi dini melalui pemanfaatan aplikasi terpadu untuk memantau dan memverifikasi titik hotspot secara real time,” kata Sigit.
Langkah mitigasi juga dilakukan melalui patroli darat dan udara bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. Apabila ditemukan titik panas, maka segera dilakukan pemadaman baik melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
Dalam aspek penegakan hukum, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Hingga 23 Oktober 2025, tercatat 86 kasus tindak pidana karhutla dengan 83 tersangka telah ditetapkan.
“Modus operandi yang sering ditemukan adalah pembakaran lahan untuk membuka area usaha, terutama perkebunan. Saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat merusak lingkungan dan mengancam keselamatan,” tegas Sigit.
Menutup pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.
“Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait akan terus melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman karhutla demi menjaga stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial,” pungkasnya.
Red
