suaraintelijen.com.Jakarta,Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/05/2026).
Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang disambut Ketua DPR RI Puan Maharani serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama para Wakil Ketua DPR RI. Sebelum rapat dimulai, Presiden dan Wakil Presiden melakukan foto bersama dengan pimpinan DPR RI.
Sidang paripurna diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya di hadapan anggota dewan serta tamu undangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar-dasar ekonomi bangsa, serta memastikan setiap warga negara hidup lebih sejahtera,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Menurutnya, situasi internasional saat ini turut memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri sehingga pemerintah harus hadir secara langsung memberikan arah kebijakan yang jelas.
Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sejumlah program prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah di antaranya penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan untuk memperkuat daya saing nasional.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut turut dihadiri para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan partai politik, serta tokoh organisasi kemasyarakatan.
Red
