suaraintelijen.com.Jakarta,Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026), untuk membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Rapat tersebut juga membahas penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini tengah menyelesaikan seluruh regulasi pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan maksimal.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada media usai rapat.
Menurut Airlangga, pemerintah memastikan seluruh aturan teknis dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan akan selesai sebelum kebijakan diberlakukan.
“Berbagai instrumen regulasi sedang disiapkan dan akan diselesaikan sebelum 1 Juni,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme kebijakan DHE.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas mekanisme pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Meski demikian, Airlangga menegaskan aktivitas ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini telah beroperasi.
“Seluruh ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing. Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara sehingga dalam tiga bulan nanti sistemnya akan terus disempurnakan,” jelasnya.
Airlangga juga meminta investor asing tetap tenang dan percaya terhadap kebijakan pemerintah karena tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperkuat pengelolaan devisa negara serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain membahas kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Salah satu langkah yang akan dilanjutkan yakni kebijakan work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari upaya menjaga efisiensi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan ekonomi ke depan dalam situasi global saat ini di mana perang belum berakhir. Maka work from home akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan,” pungkas Airlangga.
Red
