suaraintelijen.com.Jakarta,Upaya pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali disuarakan ke pemerintah pusat. Puluhan massa dari Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Bolmong Raya (AP3BMR) menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka, Kamis (23/4/2026).
Sekitar 50 peserta aksi yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa membawa spanduk serta poster berisi tuntutan percepatan pemekaran daerah dan pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB). Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang berlangsung di wilayah Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara.
Koordinator lapangan, Parindo Potabuga, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan provinsi baru merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama diperjuangkan.
“Lebih dari dua dekade masyarakat menanti realisasi pemekaran ini. Ini bukan kepentingan segelintir pihak, tetapi kebutuhan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya dalam orasi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk segera merampungkan regulasi penataan daerah, termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah dan Penataan Daerah.
Kedua, massa meminta pemerintah mencabut moratorium DOB secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang dinilai layak dan mendesak, termasuk wilayah BMR.
Koordinator aksi lainnya, Riskal Mehi, menyebut jarak kendali pemerintahan menjadi salah satu hambatan dalam percepatan pembangunan di wilayah BMR yang terdiri dari lima kabupaten/kota.
“Pemekaran adalah solusi untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kami berharap pemerintah pusat dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB berlangsung tertib dan kondusif. Massa hanya menggunakan sebagian badan jalan sehingga arus lalu lintas tetap lancar. Aparat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia turut mengamankan jalannya aksi.
AP3BMR menyatakan akan terus mengawal aspirasi tersebut hingga terealisasi. Dalam waktu dekat, mereka berencana melanjutkan aksi dan audiensi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna mendorong percepatan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya.
Red
